Kamis, 29 Desember 2011

Provisional Chairman of KKAI (ketua sementara komite kerja advokat indonesia)Suhardi Somomoeljono (shd),diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat APSI untuk membuka ujian advokat secara nasional yang dilaksanakan di Jawa Timur (kediri), di Hotel Insomo tanggal 25 desember 2011.Menurut penuturan SHD,keputusan DPP APSI untuk menyelenggarakan ujian secara nasional tersebut didasarkan pada fakta bahwa perintah undang-undang advokat no.18.tahun 2003 untuk mewujudkan wadah advokat secara nasional yang bersifat tunggal belum dapat diwujudkan oleh para advokat di indonesia.Delapan organisasi advokat de facto dan de jure yang telah diakui keberadaannya oleh UU Advokat,gagal mewujudkan organisasi advokat yang betsifat nasional(tunggal).4(empat)organisasi advokat antara lain :IKADIN,IPHI,HAPI,APSI melakukan inisiasi menyelenggarakan kongres advokat secara nasional, kemudian lahirlah KAI(kongres advokat indonesia). Kelahiran KAI tersebut sebagai bentuk dari perlawanan dari kelahiran PERADI yang dianggap tidak sesuai dengan perintah UU Advokat yang telah mengamanatkan pembentukan organisasi advokat (wadah tunggal) melalui kongres oleh para advokat secara masional.Dengan demikian jelas, secara faktual saat ini belum dapat diwujudkan adanya wadah tunggal advokat sebagaimana dimaksut oleh para pembentuk UU Advokat.Dalam konteks itulah, akhirnya DPP APSI dalam rangka menjalankan hak konstitusionalnya atas kedaulatan organisasinya terhadap konstituennya akhirnya menjalankan ujian advokat.Tentu saja APSI tidak sendirian dalam menjalankan ujian advokat tersebut, anggota KKAI lainnya HAPI misalnya rencananya tanggal 14 januari 2012 juga menyelenggarakan ujian advokat di jakarta.Tidak menutup kemungkinan,akan diikuti oleh anggota KKAI yang lainnya.Menurut penuturan SHD,selaku Provisional Chairman KKAI,satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kemelut ditubuh organisasi advokat januari 2012 harus segera dilakukan kongres nasional yang diinisiasi oleh 8(delapan) organisasi advokat melalui KKAI.Undangan DPP APSI untuk membuka ujian nasional tersebut sebagai bentuk pengakuan secara jujur bahwa sesungguhnya tugas KKAI itu memang belum selesai, sebagaimana yang diamanatkan oleh kode etik advokat nasional yang telah disyahkan dan diakui oleh UU Advokat. Dilaporkan oleh fasya/Tim Web KKAI.

0 komentar:

Poskan Komentar